LABVIRAL.COM - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil kini menjadi cibiran masyarakat karena terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (6/4/2023).
Adil merupakan Bupati Meranti periode 2021-2025. Dia dilantik Gubernur Riau pada 26 Februari 2021.
Kekayaan Muhammad Adil
Adil terakhir melaporkan kekayaannya ke KPK pada 29 Maret 2022 untuk periode 2021.
Baca Juga: Profil Bupati Meranti Muhammad Adil dan Kontroversialnya, Kini Terjaring OTT KPK
Dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), harta kekayaan Adil mencapai Rp4.785.577.310.
Rincian kekayaan Adil terdiri dari 73 jenis tanah dan bangunan berstatus hasil sendiri berada di sejumlah wilayah Kepulauan Meranti dan daerah lain di Provinsi Riau. Total harga tanah dan bangunannya Rp4.317.400.000.
Adil juga tercatat memiliki 5 alat transportasi dan mesin berupa motor dengan nilai Rp174.000.000, lalu harta kas dan setara kas sebanyak Rp244.177.310. Adil tercatat tidak memiliki utang.
Baca Juga: Anak Tantrum Malam Hari, Ada 7 Penyebabnya dari Tumbuh Gigi hingga Mimpi Buruk
Profil Bupati Meranti Muhammad Adil
Adil merupakan pria kelahiran 18 April 1972. Dia adalah politisi Indonesia.
Karir politik Adil dimulai dengan mencalonkan diri sebagai kepala desa, tapi gagal.
Adil kemudian mengikuti Pemilihan Legislatif DPRD Riau pada 2014 dan terpilih. Dia diusung Partai Hanura.
Baca Juga: Cara Tingkatkan Percaya Diri Buat Kamu yang Gak Pedean
Pada 2019, Adil kembali mengikuti Pileg dan kembali terpilih. Dia menjadi anggota DPRD Riau periode 2019-2024 dari PKB.
Adil lagi-lagi tidak menuntaskan jabatannya karena dia maju menjadi Calon Bupati Meranti pada 2020 berpasangan dengan purnawirawan polisi bernama Asmar dan terpilih dengan perolehan 37.116 suara.
Adil kemudian memutuskan meninggalkan PKB. Dia kini bergabung dengan PDI Perjuangan.
Baca Juga: 5 Tanda Pasti Kamu Itu Karismatik, Huhuy!
Kontroversial Muhammad Adil
Adil pernah mendapat sorotan masyarakat karena menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis.
Pernyataan itu diucap Adil akibat dana bagi hasil (CBH) minyak di tempatnya tidak sesuai.
Adil juga sempat mengancam mengeluarkan Kepulauan Meranti dari wilayah Indonesia.
Editor : Arief Munandar