Langkah ini dilakukan setelah kunjungan CEO OpenAI Sam Altman ke Jepang, termasuk pertemuan dengan Perdana Menteri Fumio Kishida awal bulan ini, selama perjalanan luar negeri pertamanya sejak peluncuran chatbot.

Altman juga mengumumkan bahwa OpenAI akan membuka kantor di Jepang dalam waktu dekat.

Sehubungan dengan kunjungan tersebut, Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengatakan bahwa, setelah terlebih dahulu menangani masalah keamanan, pemerintah akan bekerja untuk “menggunakan AI untuk mengurangi beban kerja pegawai negeri nasional.”

Pernyataan Matsuno muncul hanya beberapa hari setelah menteri digital Taro Kono juga berbicara tentang potensi penggunaan AI untuk tugas administrasi pemerintah.

Di Yokosuka, Samukawa mengatakan sebuah tim dikumpulkan untuk memikirkan cara-cara ChatGPT dapat bermanfaat bagi kota. Melalui masa percobaan, harapannya alat tersebut untuk membantu tugas-tugas seperti meringkas, menyalin ide untuk pemasaran dan komunikasi, menyusun dasar untuk dokumen administrasi dan menyempurnakan bahasa yang mudah dipahami.

Meski demikian penggunaan teknologi AI bukan tanpa masalah.

Penggunaan chatbot menimbulkan masalah keamanan. Pemerintah Yokosuka juga telah mendengar kekhawatiran dari masyarakat umum tentang potensi kebocoran informasi pribadi oleh anggota stafnya.

Namun, Samukawa menawarkan jaminan bahwa pemerintahan di sana bermaksud menggunakan alat tersebut sejalan dengan kebijakan keamanan khas OpenAI.

ChatGPT akan diuji di antara karyawan Yokosuka bersamaan dengan "LoGo Chat",layanan obrolan yang berfokus pada pemerintah daerah yang sudah digunakan oleh karyawan Yokosuka.

Mengenai apakah kota lain dapat mengikuti jejak Yokosuka memanfaatkan ChatGPT untuk bantuan administratif, Samukawa mengatakan pemerintah kotanya tidak bermaksud untuk menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain di seluruh Jepang.

Editor : Hadi Mulyono