LABVIRAL.COM – Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengundang seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pelaksanaan Sekolah Rakyat. Program ini digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai solusi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkelanjutan.

Sekolah Rakyat akan mulai diluncurkan secara serentak di 100 titik pada 14 Juli 2025. Lokasi tersebut merupakan sekolah rintisan yang memanfaatkan gedung milik Kementerian Sosial sebagai sarana awal penyelenggaraan.

"Kita ingin pengawasan luar dan dalam supaya bisa mengawal Sekolah Rakyat bisa berjalan dengan baik. Bahkan, saya juga membuka akses pada siapapun untuk bisa turut mengawasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul pada Senin (30/6/2025).

Baca Juga: Regulasi Rumah Doa Disiapkan Kemenag Usai Insiden Intoleransi di Sukabumi

"Kita baru akan memulai (penyelenggaraan Sekolah Rakyat). Tentu kita terus ingin mendengarkan masukan, saran, kritik dan juga doa restu dari masyarakat luas," tambahnya.

Gus Ipul menegaskan bahwa pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh. Selain melibatkan berbagai pihak, ia juga menyebut teknologi akan digunakan untuk mendukung pengawasan.

"Nanti kita juga mungkin melibatkan teknologi. Misalnya, seperti diperbanyak CCTV dan lain sebagainya. Itu salah satu (upaya pengawasan)," ujarnya.

Baca Juga: Sekolah Rakyat Mulai Jalan Juli 2025, Fokus Didik Anak dari Keluarga Miskin

Selain itu, pengawasan juga terintegrasi dalam kurikulum Sekolah Rakyat yang dirancang dengan sistem multi-entry multi-exit dan disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan individu siswa. Kurikulumnya mengacu pada kurikulum nasional, namun dirancang khusus untuk meningkatkan relevansi terhadap realitas sosial siswa.

"Jadi kurikulumnya memang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Lalu juga ada yang menarik, karena ini sekolah berasrama Bagaimana pengawasan-pengawasannya supaya tidak terjadi hal-hal yang menyimpang. Ada tiga yang sering jadi bahasan itu. Pertama adalah bagaimana jangan sampai terjadi bullying atau perundungan, jangan sampai terjadi kekerasan seksual, jangan sampai misalnya ada intoleransi di dalam Sekolah Rakyat ini. Nah, kita kerja sama dengan Kementerian Agama, kemudian (Kementerian) Pemberdayaan Perempuan dan Anak ada di sini juga, termasuk KPAI kita ajak untuk membuat kurikulum-kurikulum dalam rangka untuk supaya mencegah hal-hal yang tidak boleh terjadi di dunia Pendidikan," ungkapnya.

Editor : Aryafdillahi HS