Masih kata Wijayanto, oligarki, ketimpangan ekonomi, korupsi dan klientelisme pada saat pemilu bukanlah masalah yang terpisah satu sama lain, namun sangat terkait satu dengan yang lain. Klientelisme adalah refleksi atas rendahnya kepercayaan masyarakat pada politik.
Menurutnya politik uang yang terjadi dalam pemilu adalah akar dari korupsi dan ketimpangan ekonomi. Elit politik melakukan korupsi untuk membiayai pemilu yang mahal sebagai akibat dari praktik membeli suara dalam pemilu.
Baca Juga: Mengenal Lebih Mendalam Pelanggaran HAM Berat dan Contoh-contoh Peristiwanya di Indonesia
Sayangnya hari ini politik uang telah begitu marak terjadi bahkan dari pemilu ke pemilu praktik pembelian suara makin meningkat dan menghasilkan pemilu berbiaya mahal. Bahkan karena begitu maraknya politik uang, sampai-sampai dia menjadi sesuatu yang normal sehingga kita sulit membayangkan pemilu tanpa ada politik uang. Di sini, menurutnya, butuh keberanian, kreativitas dan imajinasi untuk menghentikan praktik politik uang, baik dari sisi elit, warga negara dan system hukum.
“Sebagaimana dituturkan oleh Ben Anderson, sebuah bangsa lahir karena ada sekelompok manusia yang meskipun tidak pernah bertemu satu sama lain, membayangkan diri mereka sebagai sama-sama bagian dari sebuah bangsa. Seratus, atau dua ratus tahun yang lalu ketika Nusantara masih berupa kerajaan yang terpisah, ide akan sebuah bangsa bernama Indonesia adalah imaji yang tampak seperti utopia," jelasnya.
Baca Juga: Fakta Menarik Suzuki Hayabusa, Supersport Tercepat dengan Top Speed 316 Km/h
"Namun, kini sebuah bangsa yang bernama Indonesia telah berusia hampir tiga perempat abad. Hari ini, imaji akan sebuah bangsa yang berkeadilan dan bebas dari oligarki, korupsi dan ketimpangan ekonomi itu mungkin tampak seperti utopia. Akan tetapi jika setiap warga negara telah memulai membayangkan hal itu secara bersama-sama hari ini, maka perwujudan akan imajinasi itu hanyalah masalah waktu. Semoga anak cucu kita kelak bisa menikmatinya,” lanjutnya.
Editor : Arief Munandar