LABVIRAL.COM - Oligarki adalah sistem politik, di mana pihak yang memerintah terdiri atas sejumlah orang atau sekelompok orang (kelompok elit).
Oligarki merupakan kekuasaan yang dikendalikan oleh sedikit orang, tetapi memiliki pengaruh dominan dalam pemerintahan.
Kata oligarki berasal dari bahasa Yunani, yaitu oligoi berarti “beberapa” atau “segelintir” dan arche berarti “memerintah”.
Baca Juga: 20 Universitas Terbaik 2023 yang Cocok untuk Calon Mahasiswa Baru
Dosen Dapartemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Wijayanto, S.IP., M.Si., Ph.D mengatakan, jika mencermati teori terbaru dalam ilmu politik untuk menggambarkan situasi Indonesia saat ini maka akan bertemu dengan istilah oligarki.
"Konsep ini (Oligarki) menunjuk pada segelintir orang yang begitu berkuasa sehingga mereka bisa menentukan semua keputusan politik bagi ratusan juta orang lainnya. Secara ekonomi, oligarki merujuk pada keadaan di mana sejumlah kecil elit menguasai sebagian besar kekayaan bangsa,” ujar Wijayanto sebagaimana dilansir Labviral.com dari laman undip.ac.id, Sabtu (25/3/2023).
Baca Juga: Kelebihan dan Kekurangan Ban Soft Compound Sepeda Motor Untuk Penggunaan Harian
Wijayanto mengatakan, oligarki melahirkan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Ketimpangan ekonomi tinggi di masyarakat merupakan ancaman karena tidak hanya membahayakan kohesi sosial, tapi juga membahayakan stabilitas politik dan ekonomi. Dalam hal ini melihat bahwa ketimangan ekonomi terkait erat dengan korupsi.
“Ketimpangan ekonomi memberikan tempat berkembang biak yang subur untuk korupsi, yang pada gilirannya menyebabkan ketidaksetaraan lebih jauh. Tingkat korupsi yang makin tinggi melahirkan ketimpangan yang semakin membesar pula, yang membuat masyarakat terjebak dalam apa yang disebut dengan perangkap ketimpangan” terang Wijayanto.
Baca Juga: Suzuki Hayabusa vs Kawasaki Ninja H2R, Mana yang Lebih Kencang?
Masih kata Wijayanto, oligarki, ketimpangan ekonomi, korupsi dan klientelisme pada saat pemilu bukanlah masalah yang terpisah satu sama lain, namun sangat terkait satu dengan yang lain. Klientelisme adalah refleksi atas rendahnya kepercayaan masyarakat pada politik.
Menurutnya politik uang yang terjadi dalam pemilu adalah akar dari korupsi dan ketimpangan ekonomi. Elit politik melakukan korupsi untuk membiayai pemilu yang mahal sebagai akibat dari praktik membeli suara dalam pemilu.
Baca Juga: Mengenal Lebih Mendalam Pelanggaran HAM Berat dan Contoh-contoh Peristiwanya di Indonesia
Sayangnya hari ini politik uang telah begitu marak terjadi bahkan dari pemilu ke pemilu praktik pembelian suara makin meningkat dan menghasilkan pemilu berbiaya mahal. Bahkan karena begitu maraknya politik uang, sampai-sampai dia menjadi sesuatu yang normal sehingga kita sulit membayangkan pemilu tanpa ada politik uang. Di sini, menurutnya, butuh keberanian, kreativitas dan imajinasi untuk menghentikan praktik politik uang, baik dari sisi elit, warga negara dan system hukum.
“Sebagaimana dituturkan oleh Ben Anderson, sebuah bangsa lahir karena ada sekelompok manusia yang meskipun tidak pernah bertemu satu sama lain, membayangkan diri mereka sebagai sama-sama bagian dari sebuah bangsa. Seratus, atau dua ratus tahun yang lalu ketika Nusantara masih berupa kerajaan yang terpisah, ide akan sebuah bangsa bernama Indonesia adalah imaji yang tampak seperti utopia," jelasnya.
Baca Juga: Fakta Menarik Suzuki Hayabusa, Supersport Tercepat dengan Top Speed 316 Km/h
"Namun, kini sebuah bangsa yang bernama Indonesia telah berusia hampir tiga perempat abad. Hari ini, imaji akan sebuah bangsa yang berkeadilan dan bebas dari oligarki, korupsi dan ketimpangan ekonomi itu mungkin tampak seperti utopia. Akan tetapi jika setiap warga negara telah memulai membayangkan hal itu secara bersama-sama hari ini, maka perwujudan akan imajinasi itu hanyalah masalah waktu. Semoga anak cucu kita kelak bisa menikmatinya,” lanjutnya.
Editor : Arief Munandar